BREAKING NEWS

10/recent/ticker-posts

Right Button

test bannerSELAMAT DATANG DI WEBSITE "ALISYA NEWS"

Anggaran Rp2,85 Miliar Pengadaan Sarana Keterampilan dan Menulis SD di Padang Disorot, Kasi Kurikulum SD Iswardi Diminta Buka Penjelasan


PADANG — Dugaan pengondisian pengadaan sarana keterampilan dan menulis untuk siswa kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar (SD) di Kota Padang dengan nilai anggaran sekitar Rp2,85 miliar menjadi perhatian publik.

Informasi awal yang diterima media menyebutkan adanya dugaan pengaturan distribusi pengadaan, penunjukan vendor tertentu, hingga dugaan aliran fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan. Dalam informasi tersebut, nama Kasi Kurikulum SD, Pak Iswardi, turut disebut.

Namun, hingga berita ini disusun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum maupun bahwa pihak yang disebut terlibat dalam dugaan tersebut.

Klarifikasi Kasi Kurikulum SD Iswardi Dinantikan

Hendri Ariswandi, dari media online ALISYAnews.id, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Pak Iswardi guna memperoleh penjelasan mengenai proses pengadaan tersebut.

Permintaan klarifikasi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjalankan fungsi pers dalam mengumpulkan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah pertanyaan penting perlu dijawab, terutama mengenai sejauh mana keterlibatan pihak terkait dalam proses perencanaan, penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga distribusi barang kepada sekolah penerima.

Publik juga berhak mengetahui apakah proses pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk apakah terdapat dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, kontrak, serta bukti penyaluran barang yang dapat diperiksa.

Dalam komunikasi untuk memperoleh keterangan, pihak media menilai penjelasan yang diterima belum menjawab seluruh pokok persoalan yang ditanyakan. Oleh karena itu, klarifikasi lebih lanjut masih diperlukan agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi.

Sikap yang terkesan menghindari pokok pertanyaan tentu menjadi perhatian dalam proses pendalaman informasi. Meski demikian, penilaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau keterlibatan seseorang dalam dugaan penyimpangan.

ALISYAnews.id tetap membuka ruang bagi Pak Iswardi untuk memberikan penjelasan secara lengkap, termasuk apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Dugaan Fee 15 Persen Perlu Ditelusuri

Salah satu informasi yang menjadi perhatian dalam penelusuran ini adalah dugaan adanya aliran fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.

Jika dihitung berdasarkan nilai anggaran sekitar Rp2,85 miliar, angka tersebut setara dengan kurang lebih Rp427,5 juta.

Namun, angka tersebut merupakan perhitungan matematis atas informasi awal yang diterima, bukan bukti bahwa uang sebesar itu benar-benar telah dibayarkan atau diterima oleh pihak tertentu.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, diperlukan penelusuran terhadap dokumen pengadaan, kontrak, bukti pembayaran, serta keterangan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai proses tersebut.

Apabila benar terdapat pemberian atau penerimaan imbalan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan dan peraturan pemberantasan korupsi, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak benar, pihak-pihak yang disebut berhak memperoleh ruang untuk menjelaskan dan meluruskan informasi yang berkembang.

Dasar Hukum dan Prinsip Transparansi Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, kompetitif, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi rujukan dalam penelusuran ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 juga mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan terhadap kepentingan umum.

Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi media untuk melakukan penelusuran terhadap penggunaan anggaran publik, dengan tetap memperhatikan kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 9 mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik.

Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pemerintah, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan.

3. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, menjadi salah satu rujukan dalam menilai tata kelola pengadaan pemerintah.

Prinsip pengadaan antara lain mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas.

Apabila terdapat dugaan pengaturan penyedia atau distribusi yang tidak sesuai ketentuan, proses tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen pengadaan dan aturan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.

4. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur sejumlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Pasal 12 antara lain mengatur bentuk-bentuk penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam keadaan tertentu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada fakta, bukti, dan terpenuhinya unsur hukum, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.

Hak Jawab dan Keterbukaan Informasi

Hendri Ariswandi menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada Pak Iswardi untuk menyampaikan klarifikasi.

Media juga berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan, dasar penentuan penyedia, proses distribusi, serta kebenaran informasi mengenai dugaan fee 15 persen.

Apabila terdapat dokumen atau keterangan yang dapat meluruskan informasi awal tersebut, pihak media menyatakan terbuka untuk menerima dan memverifikasinya.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang disebut mengenai seluruh dugaan tersebut. ALISYAnews.id tetap membuka ruang hak jawab dan akan memperbarui pemberitaan apabila terdapat informasi baru yang telah terverifikasi. Tutup nya.

TIM.


Posting Komentar

0 Komentar